• Breaking News

    BI SUDAH MELUNCURKAN UANG NKRI BARU

    Friday, November 7, 2014

    Oknum Pejabat Bekingi Pabrik Garmen Bermasalah.


    Singosari Fm, (Brebes) - GNPK menduga ada oknum pejabat birokrasi dan oknum anggota DPRD Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, yang membekingi pabrik garmen di Desa Bojongsari, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes dengan menawarkan kepada pemilik pabrik, untuk melakukan upaya judisial riview agar investasinya bisa diselamatkan.

    Tak hanya itu, ada juga oknum masyarakat yang menawarkan hal serupa kepada pihak perusahaan tersebut. "Kami khawatir ketika judisial riview dilakukan, lahan Pertanian Lahan Basah (PLB) tempat dibangunnya pabrik diubah menjadi lahan kering. Sehingga, secara otomatis pabrik boleh berdiri di wilayah tersebut. Padahal, lahan PLB itu merupakan persiapan untuk saluran irigasi dan areal pertanian setelah dioperasikannya Waduk Ciluweng di Kuningan," ujar Sekretaris LSM Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) Kabupaten Brebes, Slamet Abdul Dhofir, Jumat 7 Oktober 2014.

    Seperti diketahui, pendirian pabrik garmen di Desa Bojongsari, Kecamatan Losari, Brebes itu bermasalah. Selain belum mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan izin gangguan (HO), pendirian pabrik milik PT Kyung Seung Global itu juga dibangun pada lahan yang bukan peruntukannya. Yakni di wilayah Pertanian Lahan Basah (PLB). Padahal sesuai aturan dilarang untuk didirikan kawasan industri di lahan PLB. Atas pelanggaran itu, Satpol PP Kabupaten Brebes telah menghentikan pembangunan pabrik yang sudah berdiri sekitar 60 persen tersebut. Dari hasil investigasi kami dilapangan, kami mengindikasikan upaya judisial riview ini tak lain untuk menyelamatkan investasi pihak ketiga yang jelas telah melanggar aturan," kata Slamet. Sebelumnya, Pemkab Brebes kini tengah melakukan persiapan menghadapi rencana adanya judisial review Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

    Persiapan melalui rapat koordinasi antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) itu dilakukan menyusul adanya rencana sekelompok masyarakat yang akan mengajukan judisial review terhadap Perda RTRW, karena dinilai sudah tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.

    Atas indikasi itu, lanjut Slamet, diharapkan siapa pun yang akan mengajukan judisial riview harus lebih berhati-hati dan jangan sampai ditumpangi oknum yang mempunyai kepentingan tertentu. Di sisi lain, Pemkab juga harus berhati-hati dalam menyikapi rencana tersebut.

    Selain itu, Pemkab harus bertanggung jawab dan konsisten terhadap Perda yang telah ditetapkan. "Kami minta dan berharap, jangan sampai rencana judisial riview ini ditumpangi oknum yang mempunyai kepentingan tersebut. Ini perlu diwaspadai," tandasnya.

    No comments:

    Post a Comment

    Note: Only a member of this blog may post a comment.

    Fashion

    Beauty

    Travel